Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 28 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 9, No 3: 2021" : 28 Documents clear

POLEMIK EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk) Firara Dysas Prabawati & Sri Wayuningsih Yulianti
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui polemik eksekusi pidana tambahan kebiri kimia atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan Putusan Nomor PN 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study). Sumber bahan hukum penilitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penilitian ini dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum pada penilitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pidana tambahan berupa kebiri kimia tersebut belum bisa dieksekusi karena belum ada peraturan pelaksanaanya. Mekanisme bagaimana cara, dan siapa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebiri kimia tersebut belum ada ketentuan yang mengatur. Sampai saat ini kebiri kimia masih menjadi polemic bagi beberapa kalangan, ada pihak yang setuju dengan hukuman kebiri kimia namun banyak juga yang menolak hukuman kebiri kimia dengan masing-masing argumentasinya.Kata Kunci : pidana tambahan, kebiri kimia, kekerasan seksual pada anak ABSTRACTThis objective of this research is to determine the polemic of the execution of additional chemical castration criminal penalty on the decision of the Mojokerto District Court for the crime of sexual violence against children with Decision Number PN 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk. This legal research was a prescriptive and applied normative research. The approach used was a case study. The sources of legal research materials consisted of primary and secondary legal materials. The data collection techniques used was literature study. The legal materials analysis technique in this research was deduction using syllogism method. The results indicate that the Judge of the Mojokerto District Court gave an additional criminal sentence in the form of chemical castration against the perpetrator of the crime of sexual violence against children as stipulated in Article 76D juncto Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016 concerning Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, additional criminal sentence in the form of chemical castration cannot be executed because there are no implementing regulations. There are no provisions that regulation the mechanism of how, and who is given the authority to carry out the chemical castration. Until now, chemical castration is still a polemic for some circles. There are people who agree with the castration sentence, but many people also disagree with the castration chemical sentence with their own arguments.Keywords: additional criminal, chemical castration, sexual violence on children

KESESUAIAN ALASAN KASASI ODITUR MILITER ATAS PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA SESUAI DENGAN PASAL 239 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.327 K/MIL/2017 Tantyo Purwandhika Aji Susanto
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer terhadap putusan bebas Judex Facti dengan pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh Oditur Militer dengan pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian membatalkan putusan Judex Facti dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan Kasasi oleh Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena sesuai dengan alasan yang sudah ditetapkan pada pasal 239. Dalam penelitian ini juga menunjukan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena masih dalam kurun waktu yang telah ditentukan pasal 239, dengan dikabulkannya permohonan kasasi maka Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti.Kata Kunci: Kasasi oleh Oditur Militer, Judex Facti, Perkara Narkotika ABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the reasons for a cassation filing by Military Oditur against Judex Facti acquittal with article 239 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, and to determine the Supreme Court's appropriateness of granting a request for Cassation by Military Oditur under article 243 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice in conjunction with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which later revoke the decision from Judex Facti and declared the Defendant guilty. This study uses normative or doctrinal legal research methods, is prescriptive and applied. Sources used for this study are primary and secondary legal materials. Said legal materials are collected from literature study, using a case-based approach and analyzed using the syllogism method and interpreted deductively. The results of this study showed that the reasons for the Cassation by Military Oditur were in accordance with article 239 of Law Number 31 of 1997 because they were in accordance with the reasons stipulated in article 239. This study also showed that the Supreme Court's consideration of granting the application for the Cassation by Military Oditur was in accordance with article 243 of the Law No. 31 of 1997 because it is still within the period specified by article 239. With the granting of said cassation, the Supreme Court has the right to revoke Judex Facti’s decision.Keywords: Cassation by Military Oditur, Judex Facti, Narcotics Case

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI JAMBI DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN INTERVENSI STUDI KASUS PUTUSAN 8/PDT/2015/PTJMB Beryhl Vito Arrohman & Harjono
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan intervensi tidak sesuai dengan UU No 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normatif yang bersifat prespektif dan terapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No 20 tahun 1947 tentang peradilann ulangan yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi menolak permohonan intervensi dengan pertimbangan terdapat dua upaya hukum yang berbeda yang membuat putusan semakin rumit tidak sesuai dengan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang dimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sesuai dengan UU No 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan Kata Kunci: Permohonan Intervensi, Putusan Banding, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan ABSTRACTThis study aims to determine the considerations the appeal verdict of the Jambi High Court rejected the request for intervention not in accordance with UU No. 20 year 1947 concerning retrial. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. The results of the research show that the judgment of the Jambi High Court Judge is not in accordance with Pasal 8 ayat (1) UU No 20 year 1947 concerning retrial Basically the High Court rejected the request for intervention with the consideration that there were different legal remedies that made the decision more complicated not in accordance with the principle of a Simple, Fast and Low Cost Judgment where the consideration of the Jambi High Court Judge was not in accordance with UU No. 20 year 1947 concerning retrialKeywords: Intervention Request, Decision Appeal, Basic Simple, Fast and Low-Cost

KETERANGAN AHLI RUPIAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 420/PID.B/2018/PN.CBI) Sekar Arum Lintang Rembulan
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ahli rupiah dalam memberikan keterangan pada proses pembuktian dakwaan penuntut umum dalam perkara uang palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penggunaan keterangan ahli rupiah dalam pembuktian dalam perkara pidana uang palsu dalam putusan nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi sangat benar dan sesuai karena memang dalam perkara ini membutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai rupiah asli mengingat keterbatasan pengetahuan para penegak hukum mengenai suatu keaslian rupiah. Dengan adanya keterangan ahli rupiah akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah berkenaan dengan tindak pidana uang palsu dan juga membantu Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai hingga nantinya dijatuhkan putusan. Kata Kunci : Keterangan Ahli Rupiah, Alat Bukti, Tindak Pidana Uang Palsu. ABSTRACTThis research aimed to find out the role of rupiah expert in providing information about the process of proving the authntication of the public prosecutor in a case of counterfeit money in the decision of Cibinong Court Number 420/Pid.B/2018. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials analysis used are primary legal materials and secondary legal materials.. This research uses legal material analysis technique with syllogistic method. Based on the results of researc and discussion, the conclusion that can be taken is the use of rupiah expert statements in authentication in criminal cases of counterfeit money in the decision of Cibinong Court Number 420/Pid.B/2018 is true and appropriate because indeed in this case required someone who has special expertise about the rupiah due to the limited knowledge of law enforcement regarding the authenticity of the rupiah. The existance of rupiah expert information will be very helpful in solving problems about the criminal act of counterfeit money and also the judge can consider and judge until the decision is given.Key Words : Rupiah Expert Information, Evidence, Criminal act of Counterfeit Money.

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PENIPUAN OLEH TERPIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 58 PK/PID/2018 DENGAN KETENTUAN KUHAP Arif Budiantoro
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Peninjuan Kembali terpidana dalam perkara penipuan Putusan Nomor 58 PK/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga bisa disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penilitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Hasil penelitian menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum dan saksi-saksi pelapor tidak memiliki alat bukti yang sah dan memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, hal tersebut menjadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana penipuan sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.Kata Kunci : Pertimbangan Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Penipuan ABSTRACTThe present study was aimed at finding out the consideration of the Supreme Court in granting a Judicial Review for the convict in the case of fraud criminal act in accordance with the Decision Number 58 PK/Pid/2018. The research method used in this study was normative legal research or so-called as doctrinal legal research since it was merely aimed at the written regulation so this research was closely related to the library research. It is because this normative legal required secondary data collected from the library. The legal material source consisted of primary and secondary legal material. The primary legal material consisted of laws and regulations, official records, and adjudications. Whereas, the secondary ones were in the form of legal publication which was deemed unofficial documents. The research result revealed that prosecutor and witnesses of the informant were deemed not to have legitimate evidence and showed an obvious oversight or mistake in deciding a quo case which becomes the basis of Supreme Court in making the decision on the fraud criminal act by which the convict was declared free from any lawsuit. Keywords: Decision of Supreme Court, Judicial Review, Fraud Criminal Act

KESESUAIAN PENANGANAN PERKARA OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG PADA PUTUSAN NOMOR 1975 K/PID.SUS/2018 DENGAN KETENTUAN PASAL 253 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Venna Melinda
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hakim Mahkamah Agung dalam penanganan perkara kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dimana premis mayor pada penulisan ini adalah Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan terkait dan premis minor pada penulisan ini merupakan fakta bahwa terdapat kesesuaian antara hakim mahkamah agung dalam penanganan perkara dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, maka dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bernama Naomi Lati’ yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP serta peraturan terkait.Kata Kunci : Penanganan Perkara Hakim , Putusan Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ABSTRACTThis research is supposed to know judges of supreme court in handling highest court case that have been appropriate with article 253 of criminal law procedural code that reflect the foundation of justice and the foundation of certainty of law for society. This research is normative research that have prescriptive character with law approachment and case approachment. This research is using primary law substance and secondary law substance. Then the data collection technique is using deductive thought that major premise in this research is article 253 of criminal law procedural code also other related regulation and the minor premise is fact that there is a suitability between judges of supreme court in handling case and article 253 of criminal law procedural code , because of that, these two premise in this research can be conclude. Final result of this research is indicate that judges of supreme court in handling this corruption that did by functionary state, Naomi Lati’ as leader of Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara that were corporate with leader of Koperasi Toraja Melo and some of these members that inflict a financial loss of state financial in the amount of Rp.250.000.000,00 ( two hundred and fifty thousand million rupiah) have been appropriate with article 253 of criminal law procedural code also related regulation.Key Word : Judge of handling case , Verdict of Supreme Court, Criminal Law Procedural Code.

ANALISIS IDEALITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TABRAK LARI OLEH IWAN ADRANACUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/Pid.B/2018/PN Skt.) Aditya Wibisono
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui idealitas putusan hakim pada kasus tabrak lari oleh Iwan Adranacus dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan terkait dan premis minor yaitu fakta hukum mengenai idealtas putusan hakim pada kasus tabrak lari dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya hakim tidak semudah itu untuk memutuskan kecelakaan lalu lintas karena terdapat unsur kesengajaan atau adanya niat yang dibuktikan dengan adanya jeda waktu pada saat terjadi cekcok pertama, cekcok kedua, sampai terjadinya proses penabrakan.Kata Kunci : Idealitas Putusan Hakim, Kasus Tabrak Lari, Iwan Adranacus ABSTRACTThe research aims to determine ideality of the judge’s decision in the hit and run case by Iwan Adranacus in Decision Number 315/Pid.B/2018/PN Skt.This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with the statute and case approaches. This research used secondary data were used primary and secondary legal material sources. Meanwhile, the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises is Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. The minor premises is fact about determine ideality of the judge’s decision in the hit and run case in the Decision Number 315/Pid.B/2018/PN Skt. Furthermore, from two promises can get the conclusion that judge’s shouldn’t be that easy to decide on a traffic accident because the is an element of intent or intention the is evidenced by the lag time when the first dispute, second quarrel, until the collision process.Keywords : The ideality of the judge’s decision, hit and run case, Iwan Adranacus

KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM AKIBAT JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PERKARA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KETENTUAN KUHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR 1413 K/PID.SUS/2018) Nadya Dhea Fristianti
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan akibat Judex Facti salah menerapkan hukum dan terdapat pengabaian terhadap penerapan asas lex specialis derogat legi generalis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal-normatif. Bersifat perskriptif dan terapan dengan studi kasus putusan perdagangan orang yang telah inkrach. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum yang digunakan bahan hukum primair dan sekundair. Analisis berdasarkan pola berpikir deduktif selogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan sehingga dapat ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kesesuaian alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan dalam KUHAP. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum akibat Judex Facti salah menerapkan hukum karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat lex specialis seharusnya yang diterapkan bukan ketentuan umum tentang mucikari menurut pasal 506 KUHP. Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi untuk menentukan peraturan hukum telah diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.Kata kunci : Kasasi Penuntut Umum; Judex Facti; Perkara perdagangan orang; KUHAP ABSTRACTThis study aims to understand Judex Facti reason false to adjusting the law by public prosecutor in submitting casation is according to article 253 section (1) of Criminal Procedure Code. Public prosecutor’s reason on submitting casation is Judex Facti that false to adjusting the law and neglecting Lex Specialis Derogat Legi Generalis principles.This research is a doctrinal- normative. It’s prescriptive and applied, to a case of human trafficking crime that has been inkracht. With literature review to collect data using the primary and secondary law material. Analysis based on deductive and selogism mindset, with connecting major and minor premise to making a conclusion. Conclusion of this discussion is the answer of question of this study, there is connection from submitted casation by public prosecutor to Criminal Procedure Code. Judex Facti reason false to adjusting the law by public prosecutor in submitting casation because Article 2 section (1) Law No. 21 of 2007 about Human Trafficking Criminal Acts is a legislative regulation must using Lex Specialis principles instead of regulation about pimp on Article 506 of Criminal Code. article 253 section (1) of Criminal Procedure Code is used as a basis by the Supreme Court in the examination of the cassation to determine whether the legal regulations have been applied or applied improperly.Keywords : Casation by the Public Prosecutor; Judex Facti; The case of human trafficking; The criminal procedure code

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN UNTUK MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE Shifa Adinatira Harviyani
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat mewujudkan Access to Justice. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk Teknik pengumpulan bahan hukum, sedangkan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode dedukasi selogisme. Kemudian, pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gugatan sederhana merupakan pelaksanaan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam pelaksanaannya gugatan sederhana menggunakan penyelesaian dengan proses pembuktian yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu lama dan tidak berbelit-belit, selain itu waktu penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya 25 hari. Dengan cepatnya proses penyelesaian perkara itu maka biaya perkara yang dikeluarkan tidak banyak, sehingga semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, maka terbukalah jalan untuk menuju dan mendapatkan keadilan atau biasa disebut dengan Access to Justice.Kata kunci: Gugatan Sederhana, Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Access to Justice. ABSTRACTThis research aims to determine that the small claim court as the implementation of the principle of simple, fast, and low-cost can realize Access to Justice. This research is prescriptive normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials that use literature studies for the collection of legal material techniques, while the technique of analyzing legal materials used is the method of syllogism education. Then, the research approach with the statutory approach. The results of the research show that the small claim court is an implementation of the principle of a simple, fast, and low-cost court that is regulated in Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, which in its implementation of a simple suit uses a settlement with a proven process simple, so that it does not take long and is not complicated, besides that the settlement time with a simple lawsuit is only 25 days. With the fast of the process of settling the case, the cost of the case is not much, so that more opportunities for the community to resolve their case through the court will open the way to get to justice or commonly called Access to Justice.Keywords: Small Claim Court, Principle of Simple Trial, Fast, and Low-cost, Access to Justice.

KESESUAIAN ALASAN KASASI TERDAKWA DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DENGAN PASAL 253 AYAT 1 KUHAP Anissa Triastina & Kristiyadi
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, yaitu kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, tidak berwenangnya judex facti dalam menangani perkara dan tata cara mengadili judex facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.Kata Kunci : Alasan Kasasi Terdakwa, Perkara Korupsi, Putusan Mahkamah Agung ABSTRACTThis legal research aims to examine the problem of the reason for the appeal proposed by the defendant with his legal advisor whether in accordance with Article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research, with legal resources obtained from primary and secondary legal materials. The author performs an analysis of the verdict number 1555K/Pid. Sus/2019. The legal collection techniques in this study by means of literature studies and the acquired legal materials are processed by a method of deductive silogism. The results showed that the application of casation was in accordance with the provisions of article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. The reason for the appeal filed by the defendant has fulfilled the three elements contained in article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code, namely Judex facti error in applying the law, not in the case of Judex facti in dealing with the case and the procedure of prosecute Judex facti not in accordance with the provisions of the law.Keywords: Reasons for cassation of the defendant, Corruption, Supreme Court decision

Page 1 of 3 | Total Record : 28

1 2 3

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA